Polri Tegas Tindak Pelanggaran Etik Kasus DWP 2024

Jakarta – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) terus menunjukkan komitmen dalam menegakkan disiplin dan kode etik profesi Polri. Hingga saat ini, Divpropam telah menggelar tujuh kali sidang Kode Etik Profesi (KKEP) terkait kasus pelanggaran etik yang terjadi dalam penanganan kasus Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024.

Kabag Penum Divhumas Polri, Kombes Pol Erdi A. Chaniago, menyampaikan bahwa dari total tujuh sidang yang telah dilaksanakan, tiga terduga pelanggar dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), sementara empat lainnya dikenai sanksi demosi selama lima hingga delapan tahun di luar fungsi penegakan hukum.

Baca juga: Pimpin Apel Pagi di Polres Bone Bolango, Kapolda Gorontalo: Tuntutlah Ilmu Padi

"Polri berkomitmen menindak tegas setiap pelanggaran kode etik. Sidang etik yang dilaksanakan ini adalah bentuk transparansi sekaligus akuntabilitas kami, di mana prosesnya diawasi langsung oleh Kompolnas, " tegas Kombes Pol Erdi dalam keterangannya.

Pada hari ini, sidang KKEP kembali digelar terhadap dua terduga pelanggar, yaitu Ajun Inspektur Muda (Ajmg) dan Wth, di Ruang Sidang Divpropam Polri, Gedung TNCC, Mabes Polri.

Baca juga: Polda Jatim Terima Penghargaan Dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

Dalam persidangan, terungkap bahwa Ajmg yang bertugas di Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, diduga meminta uang sebagai imbalan untuk pembebasan penonton konser DWP 2024 yang ditangkap atas dugaan penyalahgunaan narkoba. Atas tindakan tersebut, sidang KKEP menyatakan bahwa Ajmg telah melanggar Pasal 13 Ayat (1) PP No. 1 Tahun 2003 dan sejumlah pasal dalam Perpol No. 7 Tahun 2022.

Putusan Sidang :

Baca juga: Selama 8 Bulan Polres Sumenep Berhasil Ungkap Kasus Perjudian dengan 19 Tersangka

1. Sanksi Etika:
- Perilaku dinyatakan tercela.
- Ajmg wajib meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri.
- Mengikuti pembinaan rohani, mental, dan pengetahuan profesi selama satu bulan.

2. Sanksi Administratif:
- Penempatan di tempat khusus selama 30 hari, mulai 27 Desember 2024 hingga 25 Januari 2025.
- Mutasi demosi selama lima tahun di luar fungsi penegakan hukum.

Baca juga: Berhasil Ungkap Pengoplosan LPG Bersubsidi,Polres Jombang Amankan Tersangka dan Ratusan Tabung LPJ 3 kg

Ajmg menyatakan banding atas putusan tersebut.

Kasus serupa juga menimpa Wth yang saat itu menjabat di Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya. Ia juga terbukti meminta uang kepada para penonton konser DWP 2024 yang diamankan atas dugaan penyalahgunaan narkoba. Pelanggar dinyatakan melanggar Pasal 13 Ayat (1) PP No. 1 Tahun 2003 dan sejumlah pasal Perpol No. 7 Tahun 2022.

Baca juga: Ramaikan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-77, Kapolsek Minasatene Pimpin Langsung Pengamanan Sirkuit Motor Gabah di Desa Panaikang

Putusan sidang:

1. Sanksi Etika:
- Perilaku dinyatakan tercela.
- Wth wajib meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri.
- Mengikuti pembinaan rohani, mental, dan pengetahuan profesi selama satu bulan.

2. Sanksi Administratif:
- Penempatan di tempat khusus selama 30 hari, mulai 27 Desember 2024 hingga 25 Januari 2025.
- Mutasi demosi selama lima tahun di luar fungsi penegakan hukum.

Sama halnya dengan Ajmg, Wth juga menyatakan banding atas putusan sidang.

"Sidang etik ini menegaskan bahwa Polri tidak mentolerir pelanggaran dalam bentuk apa pun, khususnya yang mencederai kepercayaan publik. Penegakan hukum harus bebas dari penyimpangan, " ujar Kombes Pol Erdi A. Chaniago.

Baca juga: Kapolres Lombok Tengah Laksanakan Acara Wisuda Purna Tugas Bagi Personel

Polri menegaskan bahwa hasil pemeriksaan telah diklasifikasikan sesuai peran masing-masing pelanggar, termasuk sanksi yang diberikan berdasarkan wujud pelanggaran. Proses sidang etik ini diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi seluruh anggota Polri dalam menjalankan tugas dengan profesionalisme dan integritas.